JEMBRANA – Masyarakat yang harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) turun langsung ke lapangan untuk membantu mengatur antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), menjaga ketertiban, serta mencegah kemacetan lalu lintas.
Instruksi tersebut disampaikan Bupati Kembang Hartawan dalam apel koordinasi di Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Jumat (16/10). Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan, kehadiran aparat di tengah masyarakat diperlukan agar antrean BBM tidak semakin mengganggu aktivitas warga, terutama masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja dan mencari nafkah.
Dalam arahannya, Bupati meminta Satpol PP, termasuk petugas perlindungan masyarakat (Linmas) atau Polprades di masing-masing desa, bersama Dishub memperkuat koordinasi dengan pihak kepolisian. Pengawasan diprioritaskan pada wilayah yang memiliki SPBU, terutama lokasi dengan antrean kendaraan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.
“Gerakkan semua Satpol PP dan Polprades yang ada di masing-masing desa. Saya minta fokus sekarang di wilayah yang ada SPBU,” tegas Bupati Kembang Hartawan.
Petugas di lapangan diminta memastikan antrean kendaraan berlangsung tertib dan tidak terjadi aksi saling menyerobot yang berpotensi memicu keributan. Pengaturan lalu lintas juga menjadi perhatian, khususnya di jalur nasional yang dapat mengalami kemacetan ketika antrean kendaraan memanjang hingga ke badan jalan.
Bupati menekankan, pemerintah daerah harus hadir memberikan bantuan nyata ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Karena itu, pengawasan dan pengaturan di SPBU diharapkan terus dilakukan selama antrean masih terjadi.
“Kita harus hadir, pemerintah tidak boleh diam. Selama masih terjadi antrean, kita harus ada di sana. Kemarin saya sudah melihat teman-teman Satpol PP dan Perhubungan berupaya di lapangan untuk membantu masyarakat, dan ini saya harapkan terus berlangsung,” pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap masyarakat dapat mengakses BBM dengan lebih tertib dan aman, sekaligus meminimalkan gangguan lalu lintas serta risiko konflik di tengah antrean. Kehadiran aparat di lapangan juga diharapkan membantu warga agar aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi tetap berjalan di tengah situasi antrean BBM.
