BADUNG — Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XII Tahun 2026 yang digelar di Bali menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat transformasi pendidikan nasional. Rekomendasi tersebut dirangkum dalam “Rekomendasi Bali” yang menempatkan penguatan karakter, kompetensi dasar, kualitas guru dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), hingga pemanfaatan teknologi secara etis sebagai bagian penting dalam pembangunan pendidikan Indonesia.
Rekomendasi Bali diserahkan oleh Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI) sekaligus Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., kepada Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) periode 2024–2026, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., pada acara penutupan Konaspi XII, Sabtu (3/10/2026).
Dokumen tersebut ditandatangani oleh 12 Rektor LPTKNI dan merupakan hasil sintesis dari rangkaian konvensi serta Forum Group Discussion (FGD) yang membahas berbagai tantangan dan arah masa depan pendidikan Indonesia.
Ketua ALPTKNI sekaligus Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., mengatakan Rekomendasi Bali merupakan bentuk komitmen bersama untuk mendorong transformasi pendidikan Indonesia secara menyeluruh.
“Rekomendasi Bali ini merupakan komitmen bersama untuk mendorong transformasi pendidikan Indonesia yang lebih utuh. Pendidikan tidak hanya berbicara mengenai penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta kesiapan menghadapi perubahan zaman,” ujar Prof. Lasmawan.
Dalam rekomendasi tersebut, pendidikan nasional diarahkan untuk tetap berlandaskan Pancasila dan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Penguatan karakter peserta didik juga ditempatkan sebagai bagian penting melalui pendekatan Tri Pusat Pendidikan, yang melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat.
Konaspi XII juga mendorong Gerakan Nasional Foundational Learning yang mengintegrasikan kemampuan literasi, numerasi, sains, STEM dan computational thinking melalui pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning.
Selain penguatan kemampuan dasar, rekomendasi juga mendorong penyusunan peta jalan nasional peningkatan kualitas pendidikan, termasuk upaya meningkatkan capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) menuju 2045.
Menurut Prof. Lasmawan, guru dan LPTK memiliki posisi strategis dalam mewujudkan perubahan tersebut. Karena itu, revitalisasi LPTK serta reformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi salah satu agenda penting dalam Rekomendasi Bali.
“Guru adalah salah satu kunci utama perubahan pendidikan. Karena itu, sistem pendidikan guru harus kita bangun secara serius, mulai dari proses pendidikan di LPTK, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi sepanjang hayat, hingga kesejahteraan dan perlindungan profesi guru,” kata Prof. Lasmawan.
Konaspi XII merekomendasikan adanya penguatan sistem PPG dengan membedakan secara lebih jelas antara PPG Guru Tertentu dan PPG Calon Guru. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas dan profesionalisme guru sesuai dengan kebutuhan pendidikan di masa depan.
Rekomendasi juga mencakup pembangunan sistem pengembangan profesional guru sepanjang hayat, termasuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi. Pada saat yang sama, kurikulum sekolah diharapkan semakin adaptif terhadap perubahan zaman, sementara pendidikan tinggi terus memperkuat penerapan Outcome Based Education (OBE).
Di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), Konaspi XII turut menekankan pentingnya transformasi digital yang tetap berorientasi pada manusia.
“Kita memasuki era ketika teknologi berkembang sangat cepat. Karena itu, pendidikan harus mampu beradaptasi, tetapi tetap menempatkan manusia sebagai pusat. Pemanfaatan AI harus dilakukan secara etis, inklusif dan bertanggung jawab, sehingga teknologi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tegas Prof. Lasmawan.
Secara keseluruhan, 12 rekomendasi Konaspi XII kemudian dikonsolidasikan ke dalam empat agenda prioritas yang tertuang dalam Piagam Bali.
Pertama, penguatan karakter dan filosofi kebangsaan sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Kedua, penguatan literasi, numerasi dan sains sebagai kemampuan dasar yang harus dikuasai peserta didik. Ketiga, revitalisasi LPTK dan reformasi PPG untuk memperkuat kualitas serta profesionalisme guru. Keempat, transformasi pendidikan yang etis, inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi secara bertanggung jawab.
Prof. Lasmawan menegaskan, empat agenda tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen hasil konvensi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah nyata dalam pembangunan pendidikan nasional.
“Empat agenda ini tidak boleh berhenti sebagai sebuah dokumen. Rekomendasi Bali harus menjadi pijakan untuk membangun langkah nyata dan kolaboratif. Kita membutuhkan sinergi antara pemerintah, LPTK, sekolah, guru, perguruan tinggi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar transformasi pendidikan benar-benar memberikan dampak bagi generasi Indonesia,” ungkap Prof. Lasmawan.
Selain itu, Konaspi XII juga memberikan perhatian terhadap penyempurnaan regulasi pendidikan nasional. Forum tersebut mendorong agar Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) terus disempurnakan agar mampu mengakomodasi kebutuhan transformasi pendidikan, sekaligus menjamin pendidikan sebagai layanan publik yang inklusif, berkeadilan, berkualitas dan berkelanjutan.
Penyempurnaan kebijakan tersebut juga diharapkan semakin memperkuat posisi guru, LPTK serta tata kelola pendidikan nasional agar mampu menjawab tantangan perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan kebutuhan kompetensi masa depan.
Prof. Lasmawan berharap Rekomendasi Bali dapat menjadi salah satu masukan strategis dalam perjalanan pembangunan pendidikan Indonesia menuju 2045.
“Yang paling penting adalah bagaimana rekomendasi ini dapat kita kawal bersama. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, setiap kebijakan harus memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memiliki karakter kuat, mampu berpikir kritis, adaptif terhadap teknologi dan tetap memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia,” pungkas Prof. Lasmawan.
